Pasal 18 uu no 20 tahun 2001

Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 2001. Sep 22, 2014 pegawai negeri atau penyelenggara negra yang menerima pemberian tersebut pasal 5 ayat 2 uu no. Pasal 5 ayat 2 dan pasal 18 undangundang dasar 1945 2. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2009. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik. Menyatakan bahwa materi muatan dalam pasal 2 ayat 1, penjelasan pasal 2 ayat 1, pasal 3, penjelasan pasal 3, dan pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang.

Jika kita melihat rumusan pasal 18 ayat 1 huruf b uu 311999 jo. Umum sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Penyelidik adalah penyelidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi. Uu no 25 th 2002 ttg pembentukan propinsi kepulauan riau compiled by. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupatenkabupaten otonom di propinsi irian barat lembaran negara republik indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia 1945. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 agustus 1999, dimaksudkan untuk menggantikan undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan uu ini sebagai pengganti dari undangundang nomor 24 prp. Undangundang nomor 20 tahun 2001 pusat data hukumonline. Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 12 b diatur pula tentang hukum acaranya yaitu mengenai beban pembuktian.

Pasal 18 lumrah digunakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang. Pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Pasal 12 a 1 ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari rp 5. Pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Ketentuan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Setiap orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi pasal 1 angka 3 uu no. Mengupas permasalahan pidana tambahan pembayaran uang. Perubahan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengenai ketentuan ruu yang disetujui bersama dpr dan presiden tetapi tidak disahkan oleh presiden diatur dalam pasal 20 ayat 5.

Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana. Intinya uu ini masih banyak ada bersifat umumnya sehingga uu no. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Pasal 18 b ayat 1, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 43 undangundang nomor 31 tahun 1999.

Pegawai negeri atau penyelenggara negra yang menerima pemberian tersebut pasal 5 ayat 2 uu no. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Pasal 6 1 setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 115 1 apabila selama 3 tiga tahun berturutturut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 dan pasal 114, paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Berikut adalah macam macam korupsi menurut uu no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi perubahan atas uu no. Nov 22, 2009 lembaran negara republik indonesia no. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 uu. Daerah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf i undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Jun 10, 2014 menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Pasal 7 1 kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20. Apabila diteliti lebih lanjut, unsur dari pasal 6 ayat 1 huruf a uu no. Komisi pemberantasan korupsi wajib mengumumkan gratifikasi. Nomor 31 tahun 1999 junto undang undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Umum salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidangbidang kehidupan lainnya. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001 uu 2001 15 2001 portal terkait. Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap.

Ia juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal primadona. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 2001 uu 2001 8 2001 portal terkait. Komisi pemberantasan korupsi pasal 43 ayat 1 yaitu. Pasal 26 ayat 3 pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang. Apr 22, 2016 dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam uu no. Pembaharuan undang undang pemberantasan tindak pidana. Pemerintah indonesia yang pada tanggal 18 desember 2003 telah ikut. Misalnya dari jumlah bab dan pasal yang terkandung di dalamnya, uu no. Undangundang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom. Mar 08, 2014 selanjutnya pengenyampingan terhadap uu pidana umum yang dilakukan oleh uu no.

Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan. Pasal 18 undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan pasal 20 ayat 5 ini melengkapi pasal 20 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 hasil perubahan pertama tahun 1999. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2009 uu 2009. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Secara jika membaca secara seksama uu ini maka akan banyak sekali jenis jenis korupsi yang ada, namun kita akan merangkumnya dalam sub pokok yang lebih mudah dipahami. Penggunaan pasal 18 uu tipikor untuk efek jera hukumonline. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga.

1376 226 592 730 1401 1273 1579 1401 338 1284 383 627 641 467 1044 692 313 669 636 585 946 831 1125 1453 885 435 1413 1553 95 319 1427 547 615 826 203 1298 197 416 500 1022 458 238 26 1417